Disorot Publik, Disdikpora Karawang Akui SDN Pasir Tanjung 3 Butuh Pembenahan: Pembangunan 2026 Fokus per Dapil
KARAWANG | KILATBERITA.SIG.WEB.ID | Kondisi sarana dan prasarana SDN Pasir Tanjung 3 di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemahabang, akhirnya mendapat respons resmi dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang. Sekolah dasar negeri tersebut sebelumnya menuai sorotan publik menyusul beredarnya informasi dan visual yang menunjukkan lingkungan sekolah dinilai tidak layak dan membutuhkan penanganan serius.
Kepala Disdikpora Karawang, Wawan Setiawan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencermati kondisi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa program pembangunan fisik sekolah pada tahun anggaran 2026 akan dilakukan secara bertahap dengan skema prioritas per Daerah Pemilihan (Dapil), dimulai dari Dapil 2.
“Tahun 2026 kita fokus di Dapil 2. Di video itu hanya terlihat implementasinya. Kita cek dan ricek dengan skala prioritas,” ujar Wawan melalui pesan WhatsApp, menanggapi sorotan terhadap SDN Pasir Tanjung 3.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi yang viral di ruang publik belum sepenuhnya menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan tanpa verifikasi lapangan. Disdikpora, kata Wawan, mengklaim akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan tingkat urgensi dan kebutuhan riil di sekolah tersebut.
Meski demikian, belum dijelaskan secara rinci indikator prioritas, alokasi anggaran, maupun timeline pasti penanganan SDN Pasir Tanjung 3—apakah masuk dalam daftar prioritas 2026 atau kembali harus menunggu giliran dapil berikutnya. Hal ini memunculkan pertanyaan publik terkait keadilan akses pembangunan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang kondisinya sudah lama dikeluhkan.
Wawan juga menyampaikan optimisme bahwa seluruh agenda pembangunan infrastruktur pendidikan di Karawang dapat dituntaskan dalam jangka waktu lima tahun, dengan pendekatan bertahap berbasis dapil.
“InsyaAllah selesai selama lima tahun secara bertahap. Kita fokus per dapil,” tambahnya.
Skema pembangunan berbasis dapil ini diharapkan mampu mendorong pemerataan. Namun, di sisi lain, publik menanti komitmen konkret agar sekolah-sekolah dengan kondisi darurat tidak terjebak dalam skema administratif yang justru memperpanjang ketimpangan fasilitas pendidikan.
Kasus SDN Pasir Tanjung 3 menjadi ujian nyata bagi Disdikpora Karawang: apakah respons cepat hanya berhenti pada pernyataan, atau benar-benar diwujudkan dalam kebijakan anggaran dan tindakan lapangan yang terukur.
Teddy K/Red
