Pembenahan Program dan Sistem Untuk Perkuat Transparansi, Samsat Kabupaten Bekasi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
08 Mei
0
BEKASI | KILATBERITA.WEB.ID — Samsat Kabupaten Bekasi terus melakukan pembenahan sistem pelayanan administrasi kendaraan bermotor melalui program penataan fasilitas dan penyempurnaan mekanisme pelayanan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan sistem administrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Pantauan di lokasi pelayanan pada Selasa (4/5/2026), area pelayanan terlihat mulai ditata lebih sistematis. Alur pelayanan diperjelas melalui penempatan loket pendaftaran, pusat informasi, hingga papan petunjuk yang memudahkan wajib pajak memahami tahapan administrasi tanpa kebingungan.
Pembenahan tersebut dinilai penting mengingat tingginya aktivitas pelayanan di Samsat Kabupaten Bekasi yang setiap harinya melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat, mulai dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan tahunan STNK, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Seluruh pelayanan dilakukan secara terpadu bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jasa Raharja guna memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menjelaskan bahwa program penataan tidak hanya berfokus pada pembaruan fasilitas, tetapi juga menyasar penyempurnaan pola pelayanan agar proses administrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
Selain peningkatan sarana-prasarana, Samsat Kabupaten Bekasi juga mulai memperkuat penerapan sistem antrean berbasis digital untuk menciptakan pelayanan yang lebih tertib dan mengurangi potensi penumpukan antrean. Petugas pelayanan pun terlihat aktif memberikan pendampingan langsung kepada wajib pajak dalam setiap tahapan administrasi.
Langkah pembenahan ini menjadi bagian dari upaya reformasi pelayanan publik yang saat ini terus didorong pemerintah daerah.
Transparansi, ketepatan pelayanan, serta pengawasan terhadap proses administrasi menjadi fokus utama guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Masyarakat berharap program penataan tersebut tidak hanya memperbaiki kenyamanan pelayanan, tetapi juga mampu menutup ruang terjadinya praktik percaloan maupun pungutan liar yang selama ini kerap menjadi sorotan di sejumlah layanan publik.
Riyan Erawan
