Usai Rakerda PAN Karawang, Mengapa Bungkam di Hadapan Pers? Sikap Tertutup Pengurus Tuai Sorotan, Transparansi Dipertanyakan
26 Juli
0
KARAWANG | KILATBERITA.WEB.ID | Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Karawang yang digelar di Prime Plaza Hotel BIC, Sabtu (25/7/2026), semestinya menjadi panggung keterbukaan politik kepada masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Sejumlah awak media yang telah menunggu sejak awal hingga seluruh rangkaian acara berakhir tidak memperoleh kesempatan melakukan wawancara maupun mendapatkan pernyataan resmi dari pengurus PAN.
Beberapa pengurus, termasuk sejumlah tokoh yang hadir, terlihat meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi publik dalam tubuh partai politik yang merupakan bagian dari pilar demokrasi.
Media hadir bukan untuk mencari sensasi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ketika akses informasi ditutup, ruang publik justru dipenuhi spekulasi yang seharusnya dapat dihindari melalui komunikasi yang terbuka.
Pantauan di lokasi menunjukkan adanya kebingungan ketika wartawan meminta narasumber resmi. Tanggung jawab untuk memberikan keterangan disebut berpindah-pindah, sehingga tidak ada satu pun pejabat partai yang bersedia memberikan penjelasan mengenai hasil Rakerda, arah kebijakan organisasi, maupun target politik PAN Karawang ke depan.
Fenomena tersebut menjadi catatan serius.
Dalam praktik komunikasi politik modern, setiap kegiatan partai yang melibatkan kepentingan publik seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang jelas kepada media. Sikap tertutup justru dapat menimbulkan persepsi negatif serta memunculkan pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab secara terbuka.
Pers memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemegang kebijakan. Menutup ruang dialog dengan media bukan hanya menghambat penyebaran informasi, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen transparansi sebuah organisasi politik.
Perlu ditegaskan bahwa laporan ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Sorotan ini merupakan kritik terhadap pola komunikasi publik yang dinilai kurang terbuka berdasarkan hasil pengamatan di lokasi.
Momentum Rakerda seharusnya menjadi kesempatan bagi PAN Kabupaten Karawang untuk menyampaikan visi, program, dan arah perjuangan kepada masyarakat melalui media massa. Sebaliknya, minimnya akses informasi justru meninggalkan tanda tanya yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Ke depan, diharapkan seluruh partai politik dapat membangun hubungan yang lebih profesional dengan insan pers. Demokrasi yang sehat membutuhkan komunikasi yang terbuka, akuntabel, dan menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi
Acara Umum Atau Tertutup, yang jelas acara ini sudah termasuk Umum menurut Kategori maka wartawan boleh untuk meliput
Jika kegiatan tersebut memang merupakan agenda internal yang bersifat tertutup, panitia semestinya menyampaikan hal itu secara resmi kepada media sejak awal. Pemberitahuan tersebut idealnya dilakukan melalui undangan yang secara tegas mencantumkan status acara sebagai "tertutup", disertai penjelasan mengenai batasan peliputan atau penyelenggaraan konferensi pers setelah kegiatan selesai.
Namun apabila acara tidak pernah diumumkan sebagai kegiatan tertutup dan tidak ada pemberitahuan resmi mengenai pembatasan peliputan, maka kehadiran wartawan sebagai pelaksana fungsi jurnalistik merupakan hal yang wajar. Dalam kondisi demikian, penolakan memberikan akses informasi tanpa penjelasan dapat memunculkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan kepada publik.
Pers di Indonesia menjalankan tugas yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat serta memberikan hak kepada insan pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, hubungan yang sehat antara partai politik dan media seharusnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan profesional. Jika memang ada pembatasan peliputan, mekanismenya perlu disampaikan secara resmi agar tidak menimbulkan kesan menghalangi akses informasi yang menjadi hak publik.
Demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya rapat yang digelar, tetapi juga dari keberanian membuka ruang dialog, menerima pertanyaan kritis, dan mempertanggungjawabkan setiap agenda politik di hadapan masyarakat melalui media massa.
Teddyjoe
