News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

PROYEK DRAINASE TUPAREV I KARAWANG DISOROTRp9,89 Miliar dari PAD 2026, Kualitas Pekerjaan dan Pengawasan Dipertanyakan

PROYEK DRAINASE TUPAREV I KARAWANG DISOROTRp9,89 Miliar dari PAD 2026, Kualitas Pekerjaan dan Pengawasan Dipertanyakan

,

KARAWANG | KILATBERITA.WEB.ID |  Proyek pembangunan drainase dan pedestrian Jalan Tuparev I, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, proyek yang menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp9.891.237.500 tersebut terlihat menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut tercatat sebagai Pembangunan Drainase dan Pedestrian Jalan Tuparev I, dengan Nomor Kontrak 027.2/083/SDA/2026, waktu pelaksanaan 150 hari kalender, dan dikerjakan oleh CV. Sabda Emas Sejahtera.

Namun, kondisi lapangan yang terpantau justru memunculkan pertanyaan serius: apakah kualitas pekerjaan benar-benar sebanding dengan anggaran hampir Rp10 miliar tersebut?

Sejumlah bagian pekerjaan memperlihatkan kondisi saluran yang masih tergenang air, material konstruksi berada di sekitar area pekerjaan, serta aktivitas proyek berlangsung di ruang jalan yang cukup padat. Kondisi tersebut tentunya perlu menjadi perhatian, terutama menyangkut kualitas konstruksi, metode pelaksanaan, keselamatan kerja, dan pengawasan proyek.

ANGGARAN BESAR, PENGAWASAN JANGAN SAMPAI KECIL

Penggunaan PAD dalam jumlah besar semestinya dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah. Sebab, setiap rupiah yang digunakan dalam proyek tersebut merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, volume, mutu material, metode konstruksi, serta ketentuan dalam kontrak.

Jangan sampai proyek yang di atas kertas terlihat megah, tetapi hasil akhirnya justru menyisakan persoalan kualitas.

Lebih jauh, keberadaan air yang menggenangi saluran selama proses pekerjaan juga patut dijelaskan secara teknis oleh pihak pelaksana maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Apakah kondisi tersebut merupakan bagian dari tahapan pekerjaan yang memang diperbolehkan? Ataukah terdapat persoalan teknis yang harus segera diperbaiki?
Jawaban tersebut penting agar sorotan publik tidak berhenti sebagai dugaan semata.

KONTRAKTOR DAN DINAS PUPR PERLU TERBUKA

Dengan nilai kontrak hampir Rp9,9 miliar, masyarakat tentu layak mendapatkan penjelasan mengenai beberapa hal:

Apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak?

Siapa konsultan pengawas pekerjaan dan bagaimana intensitas pengawasannya?

Apakah material yang digunakan telah melalui pengujian mutu?

Bagaimana standar pekerjaan pemasangan saluran beton dan sambungan antarsegmen?

Bagaimana sistem pengamanan lokasi pekerjaan bagi pengguna jalan dan pejalan kaki?

Berapa progres pekerjaan saat ini dibandingkan dengan waktu kontrak 150 hari?

Apakah terdapat pekerjaan yang harus dibongkar atau diperbaiki akibat tidak memenuhi standar?

Bagaimana mekanisme pengawasan Dinas PUPR terhadap proyek yang bersumber dari PAD tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi pelaksana pekerjaan, melainkan untuk memastikan uang rakyat benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

JANGAN HANYA BAGUS DI PAPAN PROYEK

Papan proyek menunjukkan angka Rp9.891.237.500.

Tetapi ukuran keberhasilan proyek bukanlah besarnya angka yang tertulis di papan informasi.

Ukuran sebenarnya adalah kualitas pekerjaan setelah proyek selesai dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Karawang dan pihak kontraktor perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pekerjaan yang menjadi sorotan di lapangan.

Jika seluruh pekerjaan memang telah sesuai spesifikasi, maka pemeriksaan teknis justru dapat menjadi cara terbaik untuk membuktikannya.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah wajib memastikan dilakukan perbaikan dan penindakan sesuai ketentuan kontrak.
Hampir Rp10 miliar bukan angka kecil. Ini uang publik. Maka kualitasnya juga harus dipertanggungjawabkan secara publik.

KARAWANG MAJU BUKAN SEKADAR DARI BESARNYA ANGGARAN, TETAPI DARI HASIL PEKERJAAN YANG BERKUALITAS DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

KILATBERITA.WEB.ID
Mengawal Uang Rakyat, Menguji Transparansi Pemerintah.



Teddyjoe

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.