KUASA HUKUM Bakal Calon Desa DUREN, DESAK UNSIKA BUKA HASIL NILAI CAT: Jangan Biarkan Polemik Seleksi Perangkat Desa Jadi Bola Liar!
"Kuasa Hukum Calon Kepala Desa Turun Langsung ke UNSIKA, Minta Transparansi Jawaban Seluruh Calon yang Mengikuti Seleksi"
KARAWANG | KILATBERITA.WEB.ID — Polemik seleksi perangkat desa di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kembali menjadi sorotan.
Tim hukum yang mewakili salah satu calon peserta yang dinyatakan tidak lolos, mendatangi Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) untuk meminta transparansi hasil tes Computer Assisted Test (CAT).
Kedatangan tim hukum tersebut bukan sekadar meminta penjelasan administratif.
Mereka ingin memastikan bahwa proses seleksi perangkat desa berjalan secara objektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh peserta maupun masyarakat.
Tim hukum Calon Kepala Desa yang diwakili Bang Pontas, Bang Silalahi dan Pak Heri menyampaikan bahwa permintaan transparansi itu berangkat dari kebutuhan untuk memperoleh kejelasan mengenai hasil penilaian seluruh peserta, terutama setelah munculnya polemik di tengah masyarakat.
Dari sembilan calon peserta, hanya lima orang yang dinyatakan lolos. Kondisi tersebut mendorong pihak yang memberikan kuasa kepada tim hukum untuk meminta akses terhadap hasil jawaban dan penilaian para peserta.
“Kami datang ke UNSIKA untuk meminta transparansi hasil jawaban seluruh calon. Dari sembilan peserta, lima dinyatakan lolos. Kami ingin mengetahui bagaimana hasil penilaian tersebut sehingga proses seleksi benar-benar jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” demikian penegasan yang disampaikan perwakilan tim hukum Calon Kepala Desa
UNSIKA Disebut Responsif, Tim Hukum Menunggu Data Hasil Ujian
Dalam keterangannya, tim hukum mengapresiasi respons pihak penguji yang menerima kedatangan mereka.
Berdasarkan penuturan tim hukum, pertemuan tersebut dihadiri ketua tim penguji dan pihak yang terlibat dalam penyusunan soal.
Pihak penguji disebut memberikan respons positif terhadap permintaan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk berkoordinasi guna menyiapkan data hasil penilaian.
Namun, proses penyerahan data itu masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak dinas yang memberikan pekerjaan penyelenggaraan seleksi.
Tim hukum menyatakan akan menunggu tindak lanjut tersebut. Mereka berharap hasil penilaian seluruh peserta dapat dibuka melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, tanpa mengabaikan aturan mengenai kewenangan, prosedur, dan perlindungan data yang berlaku.
Bagi tim hukum, keterbukaan bukan sekadar formalitas. Transparansi merupakan bagian penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya dugaan yang belum terverifikasi.
Dugaan Kebocoran Soal dan Nilai Harus Dibuktikan, Bukan Dibiarkan Menjadi Rumor
Persoalan yang menjadi perhatian tim hukum adalah munculnya dugaan mengenai kemungkinan kebocoran soal maupun nilai dalam proses seleksi.
Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta yang terbukti.
Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, mekanisme penyusunan soal, proses pelaksanaan CAT, serta metode pengolahan dan penetapan nilai.
Tim hukum menilai, apabila permintaan klarifikasi tidak memperoleh jawaban yang memadai, bukan tidak mungkin polemik di tengah masyarakat semakin meluas.
Mereka mengingatkan bahwa ketidakjelasan informasi dapat memicu prasangka, memperlebar perbedaan pandangan, bahkan menimbulkan ketegangan sosial di lingkungan desa.
“Kami membutuhkan transparansi agar persoalan ini menjadi terang benderang. Jangan sampai berkembang opini liar di masyarakat karena tidak ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” menjadi penekanan tim hukum.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa dugaan penyimpangan harus diuji berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan kecurigaan atau perbincangan di tengah masyarakat.
Dinas Terkait Jangan Hanya Menjadi Penonton
Tim hukum Calon Kepala Desa juga menyoroti pentingnya peran dinas terkait yang memberikan pekerjaan kepada pihak penyelenggara ujian.
Menurut mereka, perlu ada penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, standar penilaian, serta dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan peserta yang dinyatakan lolos.
Apabila terdapat usulan atau permintaan transparansi dari pihak penguji maupun peserta, dinas terkait diharapkan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindak lanjutnya.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka:
Bagaimana mekanisme penilaian CAT diterapkan terhadap sembilan peserta?
Apakah tersedia dokumen hasil penilaian yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan?
Bagaimana prosedur pemeriksaan apabila peserta mengajukan keberatan atas hasil seleksi?
Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan soal, pelaksanaan ujian, dan penetapan hasil?
Apa dasar dan pertimbangan apabila permintaan transparansi dari pihak terkait tidak dapat dipenuhi secara langsung?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa polemik tidak berhenti pada pernyataan saling membantah, melainkan diselesaikan melalui pemeriksaan yang objektif.
Hingga informasi yang disampaikan tim hukum ini diperoleh, belum ada hasil pemeriksaan independen yang membuktikan adanya kebocoran soal atau manipulasi nilai. Karena itu, semua pihak perlu menghindari kesimpulan prematur.
Transparansi Bukan Berarti Menuduh, Melainkan Menguji Integritas
Dalam proses seleksi jabatan publik di tingkat desa, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting. Seleksi yang berlangsung sesuai prosedur tetap membutuhkan dokumentasi dan mekanisme keberatan yang jelas agar hasilnya dapat dipahami oleh para peserta.
Permintaan transparansi juga tidak serta-merta berarti menuduh penyelenggara melakukan pelanggaran. Sebaliknya, keterbukaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dapat menjadi sarana untuk membuktikan bahwa proses seleksi telah berjalan dengan benar.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada penyimpangan, penjelasan berbasis dokumen dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Inilah pentingnya pengawasan yang tidak berhenti pada pernyataan lisan, tetapi didukung bukti administrasi, catatan penilaian, dan penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.
Tim Hukum Menunggu Kepastian, Polemik Desa Duren Perlu Dijawab dengan Bukti
Tim hukum Calon Kepala Desa menyatakan masih menunggu tindak lanjut koordinasi antara pihak penguji dan dinas terkait mengenai permintaan data hasil ujian.
Mereka berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga situasi tetap kondusif.
Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya mengenai siapa yang lolos atau tidak lolos seleksi. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa proses pengisian perangkat desa memiliki legitimasi, dapat diawasi, dan tidak menyisakan pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab melalui mekanisme resmi.
Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang memadai sesuai ketentuan, sementara pihak penyelenggara juga berhak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa proses yang dilakukan telah sesuai prosedur.
Kini, yang ditunggu bukan sekadar janji untuk berkoordinasi, melainkan kejelasan tindak lanjut dan penjelasan yang dapat diverifikasi.
Sebab, ketika sebuah proses seleksi mulai dipertanyakan, cara terbaik memulihkan kepercayaan bukan dengan membiarkan polemik berkembang, melainkan dengan menghadirkan fakta, dokumen, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Catatan redaksi: Dugaan kebocoran soal atau nilai dalam pemberitaan ini merupakan kekhawatiran yang disampaikan tim hukum dan belum terbukti. Redaksi tetap membuka ruang bagi UNSIKA, tim penguji, dinas terkait, panitia seleksi, serta pihak Pemerintah Desa Duren untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi pemberitaan yang berimbang.
Teddyjoe
